Advertisement

Persaudaraan Korban Napza Indonesia membutuhkan konsultan independen untuk mendokumentasikan dampak dari situasi perang terhadap narkoba di
Indonesia
 

Konsultasi: Untuk mendokumentasikan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perang terhadap narkoba di Indonesia selama delapan bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2015. 

Latar belakang: Di awal tahun ini, Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan eksekusi terhadap empat belas kurir narkoba dengan melakukan tembak mati terhadap mereka dalam dua kali putaran serta berjanji untuk menolak permohonan grasi bagi lebih dari 60 orang yang akan menghadapi hukuman mati karena dakwaan terkait narkoba. Ketika dilakukan eksekusi pertama pada Januari 2015, Jokowi menyatakan situasi darurat narkoba yang merujuk pada penyebarluasan dan meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia, menyatakan bahwa ada 4,5 juta penduduk Indonesia, atau 2,6% dari total penduduk menggunakan narkoba dengan bermasalah dan lebih dari 50 orang meninggal setiap hari karena penggunaan narkoba. Meski keabsahan dari data itu sudah dipertanyakan oleh advokat internasional dan akademisi lokal, angka ini sering digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung kebijakan baru narkoba yang lagi-lagi bersifat menghukum. 

Presiden Joko Widodo berusaha menunjukkan kalau eksekusi yang dilakukan terhadap terpidana mati kasus narkoba pada bulan Januari dan April 2015 adalah pembuktian penting dari komitmen pemerintah dalam melakukan perang terhadap narkoba. Pada bulan-bulan berikutnya, pemerintah melaksanakan serangkaian pendekatan yang mengedepankan upaya penegakan hukum dengan tujuan untuk dapat menggiring 100.000 orang pengguna napza agar dapat ikut di dalam perawatan rehabilitasi wajib di tahun 2015. Bukti anekdotal dari petugas penjangkau dan pengguna narkoba dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan dengan pendekatan menghukum yang diberlakukan sejak Januari 2015 tersebut telah menyebabkan dampak buruk pada segi sosial, ekonomi dan kesehatan.
Melalui riset ini PKNI, menyasar untuk mendokumentasikan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan dari perang terhadap narkoba di Indonesia selama periode delapan bulan antara Januari dan Agustus 2015. Hasil temuan dar riset ini akan dikompilasikan oleh PKNI dalam bentuk laporan nasional dan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. PKNI berencana untuk menggunakan hasil dari dokumentasi ini untuk mengadvokasi bagi pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi kepada kesehatan masyarakat dalam hal penggunaan napza dan kebijakan narkotika di Indonesia.

Detail Konsultasi: PKNI mencari konsultan independen untuk mendokumentasikan dampak dari perang terhadap narkoba. Konsultan tersebut harus memahami konteks dari kebijakan narkotika, pengobatan dan pengurangan dampak buruk napza di Indonesia, telah membuktikan pengalamannya dalam mengumpulkan data primer dalam program kesehatan atau advokasi (diutamakan untuk isu HIV atau pengurangan dampak buruk napza), dan memiliki pemahaman terhadap informasi yang dibutuhkan untuk dikumpulkan dalam upaya melakukan advokasi agar kebijakan narkoba dan pengobatan narkoba benar-benar berdasarkan bukti.

Metodologi yang diusulkan termasuk (1) melakukan tinjauan terhadap data sekunder yang ada, termasuk laporan – baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan; (2) mengadakan FGD dengan komunitas pengguna napza dan petugas penjangkau di tiga kota di Indonesia, dan (3) melakukan wawancara mendalam dengan 30 orang narasumber kunci dari komunitas, pembuat kebijakan, penegak hukum dan penyedia layanan di tingkat nasional dan provinsi di Indonesia.

Konsultan akan bekerjasama dengan PKNI dan HRI untuk membuat desain dan finalisasi metodologi dan perangkat terkait pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pendokumentasian ini.

Penelitian ini harus melihat dengan jelas dan menjawab beberapa pertanyaan berikut:
  • Apa saja konteks kebijakan dan politik yang melatar-belakangi perubahan respon terhadap penggunaan narkoba di Indonesia yang dimulai pada tahun 2015? 
  • Terdiri dari apa saja respon baru terhadap narkoba di Indonesia?
  • Siapa saja pemangku kebijakan utama yang terlibat pada respon nasional terhadap narkoba dan apa saja peran mereka? Pendekatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kebijakan tersebut?
  • Apa dampak dari perang terhadap narkoba terkait kesehatan dan sosial di Indonesia? Ini termasuk akses layanan kesehatan untuk pengguna napza, rasio dari penggunaan narkoba yang bermasalah, resiko dari HIV dan Hepatitis C, keamanan dari narkoba itu sendiri, kriminalitas, pasar gelap yang mengontrol peredaran narkoba, dll.
  • Apa dampak ekonomi yang dihasilkan dari situasi perang terhadap narkoba di Indonesia? Ini termasuk biaya rehabilitasi paksa dan penahanan, pemenjaraan terhadap pengguna narkoba, waktu yang dihabiskan oleh para pekerja kesehatan ketika berurusan dengan penegak hukum.
  • Apakah ada efek sosial dan politik lain yang tidak diharapkan dari “perang terhadap narkoba” di Indonesia sejak Januari 2015?
  • Dari pandangan komunitas, apa yang menjadi batasan utama untuk melakukan advokasi bagi respon terhadap persoalan narkoba yang berbasis kan bukti? Bagaimana hal tersebut bisa diatasi?
Konsultan nasional ini akan dikelola oleh PKNI. Kemampuan yang baik untuk menulis dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia merupakan persyaratan yang diperlukan untuk konsultasi ini.
Hasil:
Konsultan diharapkan dapat menyajikan beberapa hal sebagai berikut:

Hasil yang dicapai

Tenggat Waktu
  • Strategi dan garis waktu untuk pengumpulan data, termasuk didalamnya: 
    • Pemetaan awal untuk data sekunder yang sudah ada, sumber informasi utama (dipublikasikan dan tidak) dan kontak yang relevan;
    • Metodologi dan perangkat akhir untuk pengumpulan data, termasuk daftar dari indikator utama yang akan didokumentasikan, membuat formulir persetujuan dan kuisioner terstruktur untuk wawancara, FGD;
    • Daftar dari pemangku kebijakan yang akan diwawancara, sejalan dengan dasar pertanyaan di atas;
    • Jadwal dari wawancara, FGD dan konsultasi dengan pemangku kebijakan;
    • Menngajukan format dari laporan akhir dokumentasi, lengkap dengan daftar isi, sub-judul dan deskripsi dari setiap bab.
16 Oktober 2015
  • Rekaman asli dan transkrip dari seluruh wawancara, FGD dan dokumen latar belakang dan kutipan dalam dokumentasi
6 November 2015
  • Draft awal dari laporan akhir dokumentasi untuk diberikan umpan balik oleh PKNI dan HRI
13 November 2015
  • Draft kedua dari laporan akhir dokumentasi untuk tinjauan eksternal
20 November 2015
  • Laporan akhir dokumentasi
27 November 2015

Wilayah Kerja: Jakarta, Indonesia.

Durasi Konsultasi:
Kegiatan ini akan berlangsung selama lebih-kurang 30 hari antara September dan Oktober 2015, dengan honor bagi konsultan adalah sebesar Rp. 45 juta. Biaya perjalanan akan ditanggung. Kegiatan ini akan berakhir pada 30 November 2015

Cara mendaftar:
Kirimkan CV, surat lamaran yang menjelaskan apa yang anda tawarkan untuk konsultasi ini, dan contoh hasil tulisan yang anda buat dan mohon dikirimkan ke surat elektronik Suhendro Sugiharto di sekretariat@pkni.org dan cc: kornas@pkni.org dengan subyek “INA Drug War” paling lama 2 Oktober 2015.